Kalurahan Dlingo

DLINGOWORO (31/1) - Kelembagaan BKAD Kecamatan Dlingo melaksanakan musyawarah antar Desa dalam rangka pertanggungjawaban Kelembagaan PNPM, Tutup buku UPK Tahun Anggaran 2017 dan Perguliran SPP ke LV pada hari ini Rabu 31 Januari 2018 pukul 09.00 - 12.30 wib di pendopo kecamatan Dlingo. Yang dihadiri oleh Lurah Desa Se Kecamatan Dlingo. Dalam laporan pertanggungjawaban Kelembagaan BKAD dan Tutup Buku UPK Kecamatan Dlingo tahun 2017 ini, disampaikan bahan pembahasan sebagai berikut :

1. Laporan pertanggungjawaban Kelembagaan BKAD dan tutup buku tahunan UPK Kecamatan Dlingo Tahun 2017.

2. Capaian kegiatan kelembagaan Kecamatan Dlingo tahun 2017.

3. Realisasi kegiatan kelembagaan Kecamatan Dlingo tahun 2017.

4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Kelembagaan BKAD dan UPK Kecamatan Dlingo tahun 2018.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan BLM dan dana bergulir kepada masyarakat dan program PNPM, UPK selalu berharap untuk memperoleh bimbingan serta pembelajaran baik melalui pelatihan-pelatihan ataupun OJT Faskeu tentang pembukuan dan transaksi yang ideal sesuai petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program PNPM. Pendampingan secara kontinue dan berjenjang telah dilakukan oleh pengelola program dengan keterlibatan banyak pihak yang terkait dan berkompeten sesuai keahlian. Dengan demikian harapan kedepan UPK yang mengemban tugas dan bertanggungjawab sebagai pengelola dana BLM dan dana bergulir dimasyarakat akan terus berkembang dan memiliki banyak potensi sebagai pelaksana program pemerinah melalui instansi/badan terkait dimana sasaran pembangunan dan pengentasan kemiskinan tertuju pada kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) dan bidang lainnya yang ada dimasyarakat.

Pelaksanaan Laporam pertanggungjawaban dan tutup buku tahunan UPK bertujuan untuk :

1. Dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan kelembagaan dan UPK selama satu tahun transaksi keuangan.

2. Sebagai bentuk monitoring dalam pelaksanaan kegiatan program dan perkembangan posisi keuangan UPK selama satu tahun.

3. Menjadi dasar pelaksanaan program kerja sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat untuk tahun berikutnya.(Lin)