Kalurahan Dlingo

DLINGOWORO (22/5) - Kelas Demokrasi dalam Desa Pelopor Demokrasi sesi tahap ke-2 dilaksanakan pada hari Selasa 22 Mei 2018 pukul 10.00 wib – selesai di pendopo balai desa dlingo. Adapun peserta dari pantarlih, pamong Dlingo dan BPD. Narasumber oleh Titok Hariyanto dari KPU Yogyakarta. Materi yang disampaikan tentang Demokrasi dan Demokratisasi Desa. Disampaikan bahwa Undang-undang Desa yang dulu dengan sekarang itu sangat berbeda. Undang-undang yang sekarang itu kedudukan dan kewenangan lebih kuat serta Desa berjalan dengan aturan dari Pemerintah Kabupaten tidak berjalan sendiri.

Demokrasi Desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan Desa atau hubungan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Saya hendak mengedepankan argument bahwa Desa harus “dibela” dan sekaligus harus “dilawan” dengan demokrasi.

Praktek demokrasi desa di bawah UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan landasan yang kuat bagi tegak kokohnya kekuasaan sentralistik Orde Baru bagi pengaturan pemerintahan di tingkat desa. Karakter evolusi kehidupan demokrasi kebanyakan masih bersifat seragam, tidak banyak pilihan dalam pelaksanaan demokrasi desa. Begitu pula istilah, struktur dan mekanisme pemerintahan desa telah dibakukan. Namun, ketika kekuasan otoritarian Orde Baru berakhir, maka bermunculanlah  semangat anti sentralisme diiringi dengan semakin menguatnya isu federalisme. Kebijakan depolitisasi yang semula diterapkan hingga ke tingkat desa diantaranya dengan adanya politik massa mengambang (floating mass) guna mengantisipasi dampak sosial politik lalu menjadi  jauh lebih longgar.(Lin)