Kalurahan Dlingo

Dlingo//Dengan disyahkannya UU Desa no 6 tahun 2014 maka diperlukan aturan-aturan turunan ditingkat Daerah maupun Desa. Untuk menjamin berjalanya Pemerintahan Desa Yang ideal sesuai kehendak masyarakat untuk kemandirian desa diperlukan masukan terhadap rancangan Perda tentang Organisasi Pemerintah Desa.

Menindaklanjuti hal tersebut Pansus II DPRD Kab. Bantul menyelenggarakan dengan berbagai pihak yang berkompeten, salah satunya dengan Lurah sebagai pemangku wilayah Desa pada hari Kamis, 26 Maret 2015 di ruang Komisi C. Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Pansus yang didampingi Wakil Ketua DPRD Nur Subiantoro. Sbagai perwakilan Lurah hadir Lurah Jambidan, Lurah Bawuran, Lurah Sumber Mulyo, Lurang Panggung harjo dan Lurah Dlingo.

Dalam dengar pendapat tersebut pada prinsipnya membangun kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat, walau ada beberapa hal yang perlu dicermati sesuai kondisi yang ada. Desa harus berdaya dan desa harus mampu menjadi ujung tombak pemerintahan yang bersinggungan langsung di masyarakat. (bano)