Kalurahan Dlingo

Dlingoworo. Ribuan warga wajib pajak menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 9 miliar. Sampai ahir desaember 2016, Badan keuangan dan aset daerah bantul hanya mengumpulkan 70% target PBB 2016. Tahun lalu, PBB yang terkumpul Rp 26 miliat. collecting ratio (nilai pajak yang terkumpul) tidak sampai 100%, papar kepala BKAD Bantul, Sri Edi Astuti, Kamis (23/3). bila dikalkulasi sejak 1993 hingga 2016, total tunggakan PBB di Bantul mencapai Rp 9 miliar. 

Tunggakan ini berasal dari ribuan wajib pajak sedangkan saat ini, total wajib pajak PBB sekitar 650.000 jiwa. sejumlah hal mengganjal pemenuhan target pajak hingga 100%. seperti dokumen kepemilikan aset wajib pajak yang tida valid hingga persoalan wajib pajak yang tidak berada ditempat sehingga sulit dilakukan pemungutan. 

Pemerintah kini tengah menggencarkan validasi data kepemilikan aset yang dikenai PBB terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran dikenakan denda 2% setiap tahunya. Sri Edi Astuti menegaskan pemerintah tidak akan memutihkan tunggakan pajak tersebut.

Dia berharap kesadran para pembayar pajak meningkat sebab tahun ini pemerintah menargetkan PBB yang terkumpul sebanyak Rp28 miliar. Butuh kerjasama masyarakat dan pamong desa serta pemerintah kecamatan untuk saling mengingatkan membayar pajak ucapnya. 

Keberadaan PBB yang kini dipungut oleh pemkab merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang vital. PBB berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah inilah yang digunakan pemerintah untuk membiyayai kegiatan pembangunan seperti mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan membangun insfratruktur.

Kendati masih ada 30% potensi pajak yang belum terkumpul, sejumlah desa di bantulmenunjukan prestasinya dalam memungut PBB. Desa Dlingo berhasil mengumpulkan 100% PBB di wilayahnya pada 2016.

Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Bahrun Wardoyo menceritakan trik memaksimalkan  pembayaran PBB. misalnya menggencarkan sosialisasi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan yang diadakan ditingkat dusun. Selain itu Pemerintah desa memberi insentif memberi uang kepada perangkat dusun yang berhasil mengumpulkan 100% target PBB tepat waktu. Ada rewdrd (penghargaan berupa insentif) untuk perangkat dusun yang kinerjanya baik. salah satu rewdrd itu, dusun absenya baik, PBB 100%.